OPINI: Yulianus Halawa
Pemahaman UUD Pers, Penegak Hukum dan Arogansi Pejabat Publik
Penulis: Pimred Ungkap R | Kamis, 14 Pebruari 2019 | 22:08 WIB Dibaca: 622 kali

Perdebatan Politik di era kepemimpinan Presiden RI, Ir. Joko Widodo menjelang hari pemilihan Capres dan Cawapres Tahun 2019 ini, tidak begitu mengejutkan lagi bagi Rakyat Indonesia terkait pembahasan topik-topik plotik ini dikalangan publik.

 

Pasalnya, perdebatan politik disetiap 5 (lima) tahun masa akhir jabatan penguasa yakni jabatan Anggota DPRD, Bupati, Walikota, Gubernur dan Presiden sekalipun, sudah merupakan aturan pemerintah dalam memilih kepala daerah di setiap lima tahun melalui pesta demokrasi. 

 

Dalam perdebatan politik, berbagai asumsi dan versi mincul dari masing-masing kubu yang berhelat demi melemahkan lawan. Bahkan penyebaran Hoaks sekalipun, dianggap hanya sebagai bunga-bungan dalam suatu dinamika manuver politik. Namun yang paling hot issue dikalangan wartawan saat ini, terkait dengan perlindungan kemerdekaan Pers.


Pada era reformasi ini, sebagai institusi yang berfungsi melindungi kemerdekaan pers, tentunya ada di pundaknya Dewan Pers yang berkomitmen melindungi kemerdekaan Pers.

 

Sungguh ironi, pelanggaran Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang terjadi dalam karya jurnalistik saat ini, berbuntut pemenjaraan wartawan karena pejabat, penegak hukum serta para penguasa antik kritik Pers dinilai tidak memahami atau memang tidak mengakui Undang-undang yang mengatur pokok-pokok tugas Pers yakni Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

 

Kasus-kasus yang menimpa pelaku Jurnalistik Indonesia saat ini, sangat menjadi perhatian serius di kalangan Pers.

 

Mengapa hal itu menjadi perhatian serius, karena pelaku jurnalistik Indonesia saat ini, banyak yang mendapat perlakuan tidak baik, kekerasan, bahkan ada yang menjadi korban pembunuhan dan ada juga yang dipaksakan masuk penjara dengan sangkaan pelanggaran UUD-ITE.

 

Parahnya lagi, pelaku pembunuhan terhadap wartawan yang kritis terhadap penguasa, justru mendapat perlakuan istimewa. Perlakuan istimewa yang dimaksud adalah ketika pelaku pembunuhan wartawan tersebut mendapat remisi dari Negara yang banyak. Namun, bersempenan Hari Pers Nasional ke-73 Tahun 2019 lalu, kembali dibatalkan pemberian remisi itu.

 

Perlakuan yang tidak baik yang dialami oleh pelaku Jurnalistik Indonesia ini juga terjadi di Riau seperti yang dialami Pemimpin Redaksi Harian Berantas, Toroziduhu Laia yang dilaporkan Bupati Bengkalis dengan tuduhan pelanggaran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Informasi dan Tranksasi Elektronik (ITE).

 

Kendatipun, perkara tersebut sudah dianggap selesai oleh Dewan Pers ketika mengeluarkan anjuran PPR kepada media yang dianggap telah melanggar Kode Etik Jurnalistik agar hak jawab Bupati Bengkalis dilayani media bersangkutan dan sekaligus membuat permintaan maaf. Namun Bupati Bengkalis tetap tidak menghiraukan keputusan Dewan Pers dan tetap bersikukuh dengan penyidik Polda Riau untuk memaksakan pelanggaran KEJ Harian Brantas diarahkan keranah ITE.

 

Padahal, keputusan Dewan Pers dengan menganjurkan media yang bersangkutan untuk melayani hak jawab dan meminta maaf kepada pelapor (Bupati Bengkalis).

 

Walaupun keputusan yang dikeluarkan Dewan Pers sudah dilaksankan oleh Media Harian Berantas dengan meminta maaf dan melayani Hak Jawab. Namun Pimred Harian Berantas ini tetap diadili atas dasar dugaan tidak senang atas pemberitannya yang mengkritik keterlibatan Bupati Bengkalis kasus hibsos.

 

Artinya, Bupati Bengkalis ini, diduga sudah tidak mengakui Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Padahal, Ahli pers dalam kesaksian saat dihadirkan untuk memberikan keterangan ahli persnya di Pengadiln Negeri Pekanbaru menjadi tolak ukur bagi JPU dan pengadilan dalam menjatuhkan vonis.

 

Ahli Pers menyebutkan dengan tegas perkara Pers dan atau Pelanggaran KEJ, diselesaikn dengan UUD No. 40 1999 tentang Pers. Begitu juga pernyataan saksi ahli ITE yang menyebutkan karya jurnalistik bukan ranahnya ITE dan penyelesaiannya harus di Dewan Pers.

 

Sejatinya, Perkara pelanggaran KEJ, akan diselesaikan melalui Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 dan bukan ranahnya Undang-undang ITE sesuai keterangan ahli Pers. Sebab, berita informasi yang disebarluaskan wartawan melalui perusahaan Pers, merupakan karya jurnalistik yang diatur dalam amanat Undang-undang Pers jelas ahli ITE dalam keterangannya saat menjadi saksi ahli ITE pada ketika itu. Wartawan memiliki hak untuk menyebarluaskan berita-berita informasi kepada publik sesuai amanat Undang-undang Pers.

 

Bupati Bengkalis melaporkan Pimred Harian Berantas karena tidak terima diberitakan, sehingga wartawan yang memberitakannya, dilaporkan dengan tuduhan melanggar UUD-ITE. Padahal, wartawan itu memiliki hak sesuai amanat Undang-undang Pers.

 

Sejak berlangsungnya sidang perkara Bupati Bengkalis ini dengan Pemimpin Redaksi Media Harian Berantas, tidak sedikitnya perusahaan Pers yang dilaporkan di Polda Riau dengan sangkaan pelanggaran Undang-undang ITE. Bahkan menurut informasi, sudah ada 13 perusahan pers terlapor.

 

Sungguh menyedihkan kebebasan pers saat ini benar-benar dikebiri oleh oknum-oknum penguasa antik kritik Pers. Bahkan oknum-oknum penegak hukum juga diduga bekerjasama dengan penguasa untuk kriminalisasi Pers.

 

Contohnya saja dalam amar tuntutan JPU terhadap terdakwa Toroziduhu Laia (Pimred Harian Brantas-red). JPU menuntut tersakwa jauh dari fakta yang terungkap di persidangan. Bahkan keterangan Ahli Pers termasuk saksi ahli ITE, diduga dipelintir JPU. Ahli ITE menyebutkan bahwa berita harian berantas yang dilaporkan Bupati Bengkalis, bukan ranah UU ITE. Karena media dibawah naungan lembaga Dewan Pers.

Kemudian, keterangan Ahli Pers dari Dewan Pers, Heru Tjahjo yang membenarkan didalam persidangan. Perkara Bupati Bengkalis terhadap Harian Berantas telah selesai dan penyelesaiannya sudah melalui mekanisme UU Pers. Sejatinya kesaksian Ahli Pers dan Ahli ITE ini akan menjadi bahan pertimbangan untuk membebaskan terdakwa dari berbagai tuntutan. Malah pengadilan menjatuhkan Vonis 1 Tahun.

 

Vonis 1 Tahun pengadilan tersebut kepada Pimred Harian Berantas, mengundang rasa keperhatinan dari penjuru sesama profesi wartawan karena JPU dinilai tidak memperhatikan dan mentaati SEMA No.13 Tahun 2008. Apalagi keterangan Ahli Pers udah cukup jelas dan juga keterangan Ahli ITE sendiri dalam BAP yang membenarkan berita media Pers Harian Berantas, merupakan produk UU Jurnalistik bukan UU ITE.

 

Dimoment peringatan Hari Pers Nasional (HPN) ke-73 Tahun 2019 ini, berbagai keluh-kesah para pelaku Jurnalistik Indinesia. Berharap adanya penegasan dan kebijakan Presiden RI dalam menyikapi perkara Pers. Perkara Pers agar berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

 

Jika misalnya tidak ada penegasan dan kebijakan Presiden RI tentang perkara Pers. Maka kemerdekaan Pers akan diobok-obok oleh Penguasa antik kritik Pers. Tentunya, seluruh pelaku Jurnalistik Indonesia menunggu giliran untuk mengalami nasib yang sama (Kriminalisasi).***

*
[ Kembali ]
Berita Opini Lainnya
Opini: Fadhly Yusman
Hoax, Media, Medsos dan ITE
Berburu Kekuasaan & Dollar Tahun 2019
OPINI Yulianus Halawa: Meraih Kekuasaan Mengeluarkan Biaya Besar
Satker Vertikal Tertutup Soal Informasi
Penggunaan Dana APBN Diwilayah Provinsi-Riau Tidak Transparan.
Melihat Dari Dekat Motto Kabupaten Pelalawan
20:58 Ketua ICMI, Eric Suhenra Pertanyakan Kehadiran Adi Sukemi-M.Rais Setiap Penyerahan BLT-DD
04:55 Adi Sukemi ST,MM: Baca Dulu Fungsi Anggota Dewan Baru Bertanya
19:11 Eric Suhenra,S.I.Kom Pertanyakan Kinerja Anggota DPRD Riau Asal Dapil Siak-Pelalawan
15:39 H.Syafrizal,SE: Ada Politik Terselubung Pilkada Desember 2020
20:12 Pranseda S,SH: Pemangkasan Dana Publikasi di Dewan Mengundang Kekecewaan Media
01:45 H.Anton S. S.Ud: Jangan Jadikan Momen Penyerahan BLT-DD Covid-19 Alat Pilkada 2020
18:50 Samsul Bahri Sayangkan Pemangkasan Dana Media di Dewan
22:43 Adi Sukemi, ST,MM: Pemangkasan Dana Publikasi Media Instruksi Pemerintah Pusat
21:57 Hardian Syahputra ST,MT: 15 Paket Pekerjaan Fisik T.A 2020 Sudah Selesai di Uplod di ULP
22:11 Ishar D Meminta Boikot Pemberitaan Kegiatan Seremonial Dewan
06:44 DPP MOI Yakini 210 Wartawan Siap Mengikuti Program UKW
20:06 AKBP Indra Wijatmiko Janjikan Umroh Gratis Untuk Penangkap Narkoba 2 Kg
22:26 Nophy T Suoth,SH,MH: Perkara Karhutla PT Adei Platations And Industry Memasuki Tahap II
02:37 AKBP Indra Wijatmiko,SH,SIK Irup Upacara Kenaikan Pangkat Personil Polres Pelalawan
04:04 LSM-KPK Meminta Keterlibatan Kasmarni di Kasus Hutan Bengkallis Dibuka Kembali
05:46 SYAMSIR Sosialisasikan Pencegah Covid-19 Melalui Lagu Ciptaanya Judul: Ayo Pakai Masker
20:23 Pesawat Tempur Milik TNI-AU Meledak dan Menimpa Pemukiman Masyarakat Kubang Jaya
20:28 Polsek Pkl Kuras Berhasil Tangkap 2 Pelaku Curanmor
19:31 AKP M.Faizal Ramzani Torehkan Prestasi dan Apresiasi Penangkapan Narkotika di Wilkumnya
03:26 Kapolres AKBP Indra Wijatmiko,SH,S.Ik Salurkan bantuan Sembako Beras Sebanyak 11 Ton
Home | Politik | Ekonomi | Olahraga | Pendidikan | Budaya | Hukum | Hiburan | Nasional | Internasional | Galeri Foto | Tokoh | Opini | Pekanbaru | Pelalawan | Dumai | Bengkalis | Siak | Kampar | Inhu | inhil | Kuansing | Rohul | Rohil | Meranti | Surat Pembaca | Redaksi