Wakil Ketua II DPRD Pelalawan,
H.Anton S. S.Ud: Jangan Jadikan Momen Penyerahan BLT-DD Covid-19 Alat Pilkada 2020
Penulis: Redaksi Yulianu | Selasa, 30 Juni 2020 | 01:45 WIB Dibaca: 184 kali

Doc: Foto Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Pelalawan, H.Anton Diganti S.Ud.

PELALAWAN, Ungkapriau.com- Terkait dengan kegiatan penyaluran dan penyerahan Bantuan Langsung Tunai Dan Desa (BLT-DD) masyarakat terdampak Covid-19. Kami dari unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pelalawan, bukannya tidak enegi bersama pemerintah daetah. Tapi, kami memang tidak dilibatkan. 

 

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Pelalawan, H.Anton Sugianto, S.Ud kepada media ini di ruang kerjanya, Senin (29/6/2020).

 

Wakil Ketua II DPRD Pelalawan H. Anton Sugianto, S.Ud menyebut pihaknya selaku unsur pimpinan di Dewan tidak pernah di hubungi dan disertai dalam kegiatan penyerahan BLT-DD oleh pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan, baik penyaluranya yang langsung Bupati Pelalawan, Dinas Sosial maupun Dinas DPMPD Kabupaten Pelalawan.

 

Dalam keterangan H.Anton Sugianto S.Ud, mengaku bahwa kali pertama penyerahan bantuan BLT-DD Covid-19 oleh pemerintah daerah. Pihaknya ada diajak dan setelah berjalannya waktu dan tidak lagi dilibatkan melainkan Ketua DPRD sendiri. 

 

Dia juga mengaku tidak ada mengsulkan. Tapi, didalam rapat pimpinan dan fraksi-fraksi di DPRD pelalawan telah disampaikan agar kawan-kawan anggota dewan dari daerah pemilihan dapat diajak dan dibawa oleh Pemda pelalawan saat menyalurkan bantuan Covid-19 itu. 

 

"Benar, awalnya, penyerahan bantuan itu, anggota DPRD dilibatkan. Tapi setelah sudah berlangsung nya kegiatan penyerahan BLT-DD dan bantuan sosial lainya, kita tidak pernah dikomunikasikan lagi tanpa diketahui apa alasannya," tukasnya. 

 

Disinggung media ini terkait sikap Ketua DPRD Pelalawan, Adi Sukemi yang terus terlihat bersama Bupati Pelalawan dan Kepala Kemenag ke Desa-desa untuk menyerahkan bantuan BLT-DD. Namun H.Anton Sugianto, S.Ud dirinya belum menyimpulkan. 

 

"Belum tahu lagi ya. pandangan saya terhadap tindakan Ketua DPRD Pelalawan dan Kemenag. Sebelumnya, kami bersama pimpinan dan fraksi sudah berkomunikasi baik. Komunikasi yang saya maksud agar kawan-kawan Dewan setiap dapil diajak dalam penyerahan bantuan BLT-DD di setiap desa," bebernya. 

 

Kami berharap tiga unsur pimpinan dilibatkan dalam kegiatan itu, agar kekompakan terlihat jelas oleh masyarakat bawah. Itulah permintaan kami kawan-kawan. "Apapun bentuk bantuan yang akan diserahkan oleh Dinas Sosial dan kita bersama kawan-kawan Dewan dibawa dan lagi hal itu merupakan hasil dalam rapat Pimpinan dan Fraksi. Namun semakin hari semakin lama, tentunya BLT sudah diturunkan dan sampai sekarang tidak ada konfirmasi terhadap kami kawan-kawan Dewan di Dapil termasuk saya pribadi," katanya kecewa.

 

Terkait kapasitas dan kepentingan Kepala Kandepag HM. Rais dalam kegiatan-kegiatan itu dan saya berasumsi. Mudah-mudahan kesertaan HM.Rais disetiap penyerahan BLT-DD itu tidak mengarah politik. Entah itu Politik? karena saya tidak terlalu menjuruskan dan menjastis. 

 

H.Anton Sugianto lagi. Jikalau kedepannya Kepala Kemenag maupun siapapun kawan-kawan Dewan yang di dapilnya entah itu warna politiknya berbeda misalnya. Sebab, harapan kami di pimpinan dan fraksi agar kawan-kawan di Dewan ini dilibatkan untuk terlihat secara jelasnya kalau kegiatan itu mengarah kemana.

 

Kemenag ataupun Adi Sukemi yang selalu turun misalnya dan saya sebagai Wakil Ketua II DPRD pelalawan menyangkah tidak terlalu buruk. Namun jelasnya harapan kami, dimanapun Dapil kawan-kawan Dewan harus diajak dan dilibatkan sebagai bentuk rasa kebersamaan, kemufakatan, kemusyawaratan secara bersama-sama. 

 

Menyikapi situasi yang semakin hari mendekati hari-hari politik. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan, menganggap kehadiran Ketua DPRD Pelalawan Adi Sukemi dan Kemenag, HM. Rais bersama Bupati Pelalawan dalam penyerahan BLT-DD maupun bantuan sosial lainnya du kalangan masyarakat menjadi pertanyaan. 

 

"Jelaslah, menilai pada kegiatan itu mengarah dalam pandangan politik karena memang Pillkada sudah makin dekat. Apalagi Adi Sukemi di gadang-gadangkan dengan HM. Rais. Tentunya, asumsi dan versi yang mengamatinya sulit disangkal. Bahkan Isu-isu BLT-DD sekarang. Orang beranggapan seperti itu," ucapnya. 

 

Untuk itu, kata H.Anton S.Ud, berharap tentunya terhadap Ketua dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan agar jangan dengan bantuan ini dimanfaatkan sebagai ranah politik di pilkada nantinya. 

 

"Kalau itu dibuka dipastikan mengarah keranah politik Pilkada atau gimana ya?. Mungkin saya pribadi dn cara memandang yang terjadi dalam oenyaluran bantuan-bantuan sosial ini mungkin bisa jadi seperti itu. Namun harapan saya sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan dan kawan-kawan fraksi jangan dengan hanya Momen-momen itu dimanfaatkan kearah politik pilkada," pintanya. 

 

Mengenai banyaknya pejabat kepala organisasi pimpinan daerah (OPD) yang turut serta bersama Bupati Pelalawan dan Ketua DPRD Pelalawan, dan serta Kemenag membagikan bantuan-bantuan BLT-DD dan bantuan sosil lainnya dinilai tidak etis. 

 

"Ya, kehadiran pejabat OPD-OPD dalam penyerahan berbagai bantuan tersebut sangat dinilai tidak terlalu penting dan etis," tukasnya. 

 

H.Anton Sugianto S.Ud, OPD-OPD yang turut serta melakukan pembagian dan penyerahan BTL-DD maupun bantuan sosil lainnya kepada masyarakat tidak pantas karena endingnya dan relevasinya juga tidak ada. 

 

"Benar, persoalan yang kita takutkan kegiatan penyaluran BLT-DD turut serta dihadiri seluruh pejabat OPD dan sudah tentu Kantor-kantor pelayanan masyarakat kosong sehingga urusan riskan masyarakat akan terkendala. Kasihan masyarakat kita," ujarnya.

 

Kepada media ini, H.Anton S.Ud tidak menginginkan adanya kepentingan pejabat dan Kepala OPD-OPD mengarah keranah Politik untuk Pilkada 2020 mendatang. "Jadi harapan saya terhadap pejabat yang tidak ada sangkut pautnya dalam kegiatan itu, tidak usah ikut-ikutan karena banyak lagi kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Apalagi pelayanan masyarakat setiap dinas sangat dibutuhkan. itulah yang harus diutamakan," katanya. 

 

Sekali lagi saya sampaikan kepada pejabat dan Kepala OPD-OPD yang tidak ada sangkut pautnya dan kepentingannya dalam kegiatan itu tidak perlulah ikut-ikutan karena banyak lagi tugas-tugas yang harus diselesaikannya di OPD yang dia pimpin. Apalagi pelayanan masyarakat di setiap istansi itu sangat diutamakan. (Yul) 

*
[ Kembali ]
Berita Lainnya
Tidak Dilibatkan Dalam Penyerahan BLT-DD,
H.Syafrizal,SE: Ada Politik Terselubung Pilkada Desember 2020
Quick Count Pilpres 2019 Sementra
Pasangan Jokowi-Maruf Amin Ungguli Pasangan Capres 02 Prabowo-Sandi
Berkeinginan Perjuangkan Aspirasi Rakyat
Meiniwan Halawa S.IP Ikut Merebut Kursi Anggota DPRD Tingkat Provinsi Riau 2019
Bersama Putra-putri Asal Kepni Riau
Memperjuangkan Aspirasi Rakyat 2019 Lewat PDIP & Beberapa Parpol Lainnya di Riau
Hidup Adalah Perjuangan
Anotona Nazara SE Berkopetisi Merebut Kursi Legislative Dapil V Kampar 2019
Home | Politik | Ekonomi | Olahraga | Pendidikan | Budaya | Hukum | Hiburan | Nasional | Internasional | Galeri Foto | Tokoh | Opini | Pekanbaru | Pelalawan | Dumai | Bengkalis | Siak | Kampar | Inhu | inhil | Kuansing | Rohul | Rohil | Meranti | Surat Pembaca | Redaksi