Redaksi | Pedoman Media Siber | Disclamair | Kontak
Wali Murid:
Pengumuman PPDB SMAN-1 Pkl Kerinci Dinilai Tidak Transparan

Pemimpin Umum R
Jumat, 20 Jul 2018 | dilihat: 564 kali
Foto: doc Foto saat sejumlah Orang Tua dari Calon Siswa-siswi SMAN 1 Pkl Kerinci berdialog dengan Syahril M.Pd (Kepsek) terkait usulan wali murid agar pihak sekolah menambah ruang kelas Untuk solusi bagi siswa-siswi yang tidak tertampung saat PPDB Tahun ajaran 2018

PELALAWAN. ungkapriau.com- Banyaknya calon siswa/i yang tidak tertampung di sekolah SMAN 1 Pkl kerinci pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun ajaran 2018. Kepala  SMAN 1 Pkl kerinci, Syahrial M.Pd mengaku sudah memperjuangkan apa yang menjadi keluhan wali murid ke Dinas Pendidikan Provinsi Riau. 

"Ya, persoalan ini sudah kami sampaikan  ke Dinas Pendidikan Provinsi Riau bersama KOMITE sekolah," kata Syahril M.Pd sembari menjawab dikonfirmasi ungkapriau.com di ruang karjanya, Kamis (20/7/2018).

Dalam konfirmasi media ini. Kepsek Syahril M.Pd membantah jika apa yang dikeluhkan para wali murid itu, bukan tidak di respon.

"Kita sudah berupaya perjuangkan. Namun usulan penambahan ruang kelas yang disampaikan masyarakat kepada kita tidak kabulkan. Alasan Dinas Pendidikan Provinsi Riau, di SMAN BERNAS dan SMAN 2 Pkl kerinci masih bisa menampung siswa-siswi disana," terngnya.

Lebih lanjut Kepsek ini mengakui banyaknya siswa/i yang tidak tertampung di SMAN-1 Pkl kerinci. Namun dengan demikian, dia sudah berupaya bersama Ketua KOMITE membawa persoalan itu ke Disdik Provinsi Riau untuk mencari solusi.

"Benar, usaha kita bersama Komite selama empat hari berturut-turut ke pekanbaru tidak direspon Disdik Provinsi Riau karena di SMA BERNAS dan SMA 2 Pkl kerinci masih menerima siswa/i sehingga usulan penambahan ruang kelas itu tidak dikabulkan. Apalgi jumlah siswa/i di SMAN 1 Pkl kerinci sudah sesuai ketentuan 432 orang," ungkapnya.

Dikatakan Syahril, jika ada orang tua murid tidak percaya tentang perjuangan kami didinas pendidikan provinsi riau, saya sarankan silahkan bertanyak saja kesana dan misalnya ada rekomendasi dinas untuk penambahan ruang kelas sesuai usulan masyarakat. Kami siap asalkan Mendik Pusat melalui disdik provinsi memberikan rekomendasi. 

"Ya, tanpa adanya persetujuan Mendik Pusat melalui disdik provinsi, kami tidak berani untuk memandai-mandai, karena yang kita antisipasi masalah DAPODIK kita ke depan, pasti akan bermasalah jika wali murid memaksakan anak-anaknya sekolah di SMA 1. Permasalahan ini bukan sekarang namun setelah penyelenggaraan Ujian Nasional," katanya. 

Disinggung kepada Kepsek SMAN-1 Pkl kerinci tentang adanya dugaan tidak transparan dalam pengumuan kelulusan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2018 di SMAN 1 Pkl kerinci. Kepala Sekolah Syahril M.

Pd sontak meminta saran dan masukan seperti apa dugaan dalam pengumuan yang dinilai tidak transparan itu?.

Bila menurut masyarakat ada yang tidak transparan dalam pengumuman kelulusan pada PPDB itu. Alangkah baiknya masyarakat memberikan saran sebagai bahan pertimbangan pihak sekolah pada PPDB tahun berikutnya.

Adapun permintaan orang tua murid kepada pihak SMAN 1 Pkl kerinci dalam pengumuman kelulusan siswa/i pada PPDB tahun berikutnya, agar siswa/i yang tidak lulus juga diumumkan beserta kreteria dan nilai rata-ratanya. 

"Harus dimumkan. Tujuannya untuk meminimalisir asumsi-asumsi wali murid terhadap anaknya yang tidak lulus," ungkap Regar.

Ditegaskannya, jika pihak sekolah mau transparan kepada calon siswa/i yang mendaftar, tentunya saat pengimuman calon siswa/i harus sama-sama diumumkan. Baik yang lulus maupun yang tidak lulus, agar wali murid mengetahui kelemahan siswa/i yang dinyatakan tidak lulus itu.

Sementara itu, Fery Gultom mengaku kecewa dengan Pemerintah terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajar 2018 di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 (SMAN) Pkl kerinci, Kabupaten Pelalawan-Riau.

Pasalnya, sejak pemerintah Provinsi Riau mengambil alih SMA sederajat diseluruh Kabuaten/Kota di Riau dan sejak itu pula masyarakat Kabupaten Pelalawan mulai mengalami suatu keresahan. "Keresahan  ini ketika anak-anak mereka tidak lulus tentunya urusannya bukan di disdik kabupaten melainkan Provinsi," katanya.

Lebih lanjut Fery Gultom menyamaikan rasa kekecewaannya terhadap Pemerintah Provinsi Riau (SMAN-1) Pkl kerinci tentang hal penerimaan peserta didik baru yang katanya diseleksi secara selektif dangan kretria nilai rata-rata. Namun aturan tersebut dinilai hanya merupakan formalitas saja. Alasan Feri menyampaikan hal ini karena pengumuman siswa-siswi itu hanya bagi siswa/i yang lulus saja. Sedangkan calon siswa/i yang menurut Panitia tidak lulus  tidak diumumkan.

"Harus-lah pak. Panitia harus transparan dan memberitahukan kepada orang tua para calon siswa/i, apa masalah siswa-siswi itu tidak lulus. Apakah masalah nilai tidak memenuhi kreteria misalnya atau masalah lainya," tukasnya.

Sementara itu, salah seorang masyarakat kecamatan Pkl kerinci kepada media ini mengaku kecewa dengan Panitia PPDB SMAN 1 Pkl kerinci.

"Saya selaku orang tua dari salah satu calon siswa/i di SMAN-1 Pkl kerinci kecewa, semestinya penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2018 sesuai aturan dan mengutamakan zonasi. Ini salah satu masalah kekhawatirkan masyarakat Pelalawan saat SMA sederajat ini diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Riau," ujarnya.

Dia menyebutkan, apa yang dikhawatirkan oleh masyarakat saat SMA sederajat diambil alih provinsi itu, benar-benar terjadi. Bahkan pihak sekolah-pun dinilai sudah tidak tunduk lagi kepada Pemerintah Daerah karena merasa tidak ada hubungan kepemimpinan OPD pada Disdik Pelalawan. (Yul)



Rekomendasi untuk Anda


Connect With Us





Copyright © 2013 PT. Ungkap Riau Media
All right reserved